A. Perbandingan cyberlaw, computer crime act (malaysia),
council of Europe Convention on cyber crime.
Definisi Peraturan dan Regulasi
Menurut kamus besar
Bahasa Indonesia peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok
masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang
sesuai dan diterima. Setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku,
atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau
membandingkan sesuatu.
Sedangkan regulasi
adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau
pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya:
pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri
oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial
(misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan
regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda).
Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan
dengan hukum undang-undang atau kasus.
Selain di dunia
nyata, ternyata di dunia maya pun terdapat peraturan yang disebut dengan
Cyberlaw, yang berasal dari dua kata yaitu cyber (dunia maya) dan law (hukum).
Peraturan ini diberlakuan karena dunia maya tidak hanya berupa Informasi yang
berguna tapi juga terdapat tindak kejahatan.
Hukum yang ada pada
dunia maya berbeda sebutannya, di antaranya adalah CYBERLAW, COMPUTER CRIME LAW
& COUNCILE OF EUROPE CONVENTION ON CYBERCRIME. Walaupun maksud dari ketiga
hukum di atas sama, tapi terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya
terdapat pada wilayah hukum itu berjalan.Seperti contoh sebagai berikut :
CYBER LAW
Cyberlaw adalah
hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan
dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi
setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang
menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai
online dan memasuki dunia cyber atau maya.
COMPUTER CRIME ACT (MALAYSIA)
Computer Crime Act
(Akta Kejahatan Komputer) merupakan Cyber Law (Undang-Undang) yang digunakan
untuk memberikan dan mengatur bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan
dengan penyalahgunaan komputer.
Computer Crime Act
(Akta Kejahatan Komputer) yang dikeluarkan oleh Malaysia adalah peraturan
Undang-Undang (UU) TI yang sudah dimiliki dan dikeluarkan negara Jiran Malaysia
sejak tahun 1997 bersamaan dengan dikeluarkannya Digital Signature Act 1997
(Akta Tandatangan Digital), serta Communication and Multimedia Act 1998 (Akta
Komunikasi dan Multimedia).
Di Malaysia, sesuai
akta kesepakatan tentang kejahatan komputer yang dibuat tahun 1997, proses
komunikasi yang termasuk kategori Cyber Crime adalah komunikasi secara langsung
ataupun tidak langsung dengan menggunakan suatu kode atau password atau
sejenisnya untuk mengakses komputer yang memungkinkan penyalahgunaan komputer
pada proses komunikasi terjadi.
COUNCIL OF EUROPE CONVENTION
Merupakan salah satu contoh organisasi
internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di
dunia maya, dengan mengadopsikan aturan yang tepat dan untuk meningkatkan
kerjasama internasional dalam mewujudkan hal ini.
Council of Europe
Convention on Cyber Crime (Dewan Eropa Konvensi Cyber Crime), yang berlaku
mulai pada bulan Juli 2004, adalah dewan yang membuat perjanjian internasional
untuk mengatasi kejahatan komputer dan kejahatan internet yang dapat
menyelaraskan hukum nasional, meningkatkan teknik investigasi dan meningkatkan
kerjasama internasional.
Council of Europe
Convention on Cyber Crime berisi Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi
(RUU-PTI) pada intinya memuat perumusan tindak pidana.
Council of Europe
Convention on Cyber Crime ini juga terbuka untuk penandatanganan oleh
negara-negara non-Eropa dan menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama
internasional dalam bidang ini. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional
pertama pada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan komputer
lainnya, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta, yang
berhubungan dengan penipuan komputer, pornografi anak dan pelanggaran keamanan
jaringan. Hal ini juga berisi serangkaian kekuatan dan prosedur seperti
pencarian jaringan komputer dan intersepsi sah.
Tujuan utama
adanya konvensi ini adalah untuk membuat kebijakan kriminal umum yang ditujukan
untuk perlindungan masyarakat terhadap Cyber Crime melalui harmonisasi
legalisasi nasional, peningkatan kemampuan penegakan hukum dan peradilan, dan
peningkatan kerjasama internasional. Selain itu konvensi ini bertujuan terutama
untuk:
(1) harmonisasi unsur-unsur hukum domestik pidana substantif
dari pelanggaran dan ketentuan yang terhubung di bidang kejahatan cyber.
(2) menyediakan form untuk kekuatan hukum domestik acara
pidana yang diperlukan untuk investigasi dan penuntutan tindak pidana tersebut,
serta pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer
atau bukti dalam kaitannya dengan bentuk elektronik
(3) mendirikan cepat dan efektif rezim kerjasama
internasional.
B. UU no. 19 tentang hak cipta ketentuan umum, lingkup
cipta, perlindungan hak cipta, pembatasan hak cipta, prosedur pendaftaran HAKI
HAK CIPTA
Hak Cipta adalah
hak eksklusif bagi pencipta atau penerimanhak untuk mengumumkan atau
memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hak eksklusif adalah
hak semata-mata diperuntukan bagi pemeganganya sehingga tidak ada pihak lain
yang boleh memamfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian
“mengumumkan atau memperbanyak” termasuk kegiatan memterjemahkan mdengadaptasi,
mengarasemen, mengalihwujudkan, menjual menyewakan dsb.
Hak Cipta terdiri dari :
1. Hak ekonomi : Hak untuk mendapatkan manfaat atau
keuntungan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.
2. Hak Moral : Hak yang melekat pada diri pencipta atau
pelaku yang tidak dapat hilang atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak
cipta atau hak terkait telah dialihkan.
Pencipta
Kecuali terbukti
sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah; Pasal 5 :
• Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan
pada Direktorat jenderal atau
• Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan
sebagai pencipta pada suatu ciptaan.
Berdasarkan
ketentuan pasal 5 UU No 19 tahun 2002 tersebut, maka pada prinsipnya Hak Cipta
diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa
dipengadilanmengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, apabila
pihak yang berkepentingan dapat membuktikannya siapa pencipta yang
sebenarnya..maka hakim dapat menentukan siapa penciptanya.
Ciptaan yang dilindungi
Berdasarkan pasal
12 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup ;
• Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out),
karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
• Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis
dengan itu.
• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan
ilmu pengetahuan.
• Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
• Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan
dan fantonim.
• Arsitektur
• Peta.
• Seni batik.
• Fotografi
• Sinematografi.
• Terjemahan, tafsir saduran, bunga rampai, data base dan
karya lain dari hasil pengalih wujudan. (tidak mengurangi atas ciptaan asli).
Pemakaian hak
cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut
atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan
yang bersifat nonkomersil.
Prosedur Pendaftaran HAKI
Adapun prosedur pendaftaran yang diberlakukan oleh Dirjen
HAKI adalah sebagai berikut :
1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir
yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4
(empat).
2. Dalam proses pendaftaran paten ini, pemohon juga wajib
melampirkan hal-hal sebagai berikut :
3. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan pendaftaran paten
diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;
• Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh
pihak lain yang bukan penemu;
• Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar (apabila ada)
masing-masing rangkap 3 (tiga);
• Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam
bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) (apabila diajukan dengan Hak Prioritas);
Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut
aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat dalam rangkap 2 (dua);
• Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp.
575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan Cara Pendaftaran Hak
Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
• Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar
Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan
substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu
rupiah);
• Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10
(sepuluh) klaim: Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per klaim.
Penulisan
deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud diatas ditentukan
sebagai berikut :
• Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang
boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;
• Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau
yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat
minimum 80 gram dengan batas : dari pinggir atas 2 cm, dari pinggir bawah 2 cm,
dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 2cm; Cara Pendaftaran Hak Atas
Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
• Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak
mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di
bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);
• Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor
urut angka Arab pada bagian tengah atas;
• Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim,
harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal)
nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim;Cara Pendaftaran Hak
Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
• Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta
(toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak
berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;
• Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda
tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;
• Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas
gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap
dengan batas sebagai berikut : dari pinggir atas 2,5 cm, dari pinggir bawah 1
cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 1 cm;
• Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam
lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak
atau gambar yang ditempelkan;
Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim,
abstrak dan gambar harus konsisten antara satu dengan lainnya. Cara Pendaftaran
Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.
C. UU no.36 tentang telekomunikasi, penyelenggaraan
telekomunikasi, penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana
Sejak diundangkannya
Undang-undang Nomor 3 Tahun tentang Telekomunikasi, pembangunan dan
penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan
strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan
pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan
pemerintah an, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan
nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar
bangsa.
Jadi UU no.36
tersebut dapat mengatur penggunaan teknologi informasi, karena dalam
undang-undang tersebut berarah kepada tujuan telekomunikasi dan otomatis dapat
sekaligus mengatur penggunaan informasi tersebut sesuai dengan tujuan yang
telah ditetapkan.
Dalam
undang-undang ini juga tertera tentang penyelenggaraan telekomunikasi, sehingga
telekomunikasi dapat diarahkan dengan baik karena adanya penyelenggaraan
telekomunikasi tersebut. Penyidikan dan sangsi administrasi dan ketentuan
pidana pun tertera dala undang-undang ini, sehingga penggunaan telekomunikasi
lebih terarah dan tidak menyimpang dari undang-undang yang telah ada. Sehingga
menghasilkan teknologi informasi yang baik dalam masyarakat.
Peraturan
mengenai telekomunikasi diatur pada Undang - Undang No 36 Tahun 1999 tentang
telekomunikasi. Undang - Undang No 36 Tahun 1999 terdiri dari 9 Bab dan 64
Pasal yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan telekomunikasi di
Indonesia, diantaranya asas dan tujuan telekomunikasi, pembinaan,
penyelenggaraan, larangan praktek monopoli, perizinan, hak dan kewajiban
penyelenggara dan masyarakat, interkoneksi dan biaya hak penyelenggaraan,
sanksi dan hal - hal lain yang masih banyak di bahas pada pasal - pasal Undang-
Undang tersebut. Dengan kemajuan dunia telekomunikasi yang pesat dari hari ke
hari maka Undang - Undang telekomunikasi ini sangat membantu dalam memberikan
batasan baik bagi penyelenggara komunkasi, pengguna maupun pihak pemerintah
dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan teknologi
informasi.
UU No.36 tentang Telekomunikasi
Menimbang:
a. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan
masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan
Pancasila da Undang-Undang Dasar 1945;
b. Bahwa penyelenggara telekomunikasi mempunyai arti
strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuaan bangsa,memperlancar
kegiatan pemerintahan,mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan
hasil-hasilnya,serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
c. Bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi
telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar
dalam penyelenggaraan dan cara pandang tehadap telekomunikasi;
d. Bahwa segala sesuatu yan berkaitan dengan perubahan
mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi
tersebut,perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggara
telekomunikasi nasional; ebahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas,maka
Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai
lagi,sehingga perlu diganti;
Mengingat: Pasal 5 ayat (1),Pasal20 ayat (1) dan Pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945;
Asas Dan Tujuan
Pasal 2
Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat,
adil dan merata, kepastian hukum,
keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri
sendiri.
Pasal 3
Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung
persatuan dan kesatuan
bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
secara adil dan merata,
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta
meningkatkan hubungan
antarbangsa.
Penyelenggaraan Telekomunikasi
Bagian Pertama
Umum
Pasal 7
(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:
a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;
b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan
global;
c. dilakukan secara profesional dan dapat
dipertanggungjawabkan;
d. peran serta masyarakat.
Penyidikan
Pasal 44
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang
telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik
sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan
tindak pidana di bidang
telekomunikasi.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang telekomunikasi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum
yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;
c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat
telekomunikasi yang menyimpang
dari ketentuan yang berlaku;
d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
saksi atau tersangka;
e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat
telekomunikasi yang diduga
digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di
bidang telekomunikasi;
f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan
tindak pidana di bidang
telekomunikasi;
g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat
telekomunikasi yang digunakan
atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang
telekomunikasi;
h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di
bidang telekomunikasi; dan
i. mengadakan penghentian penyidikan.
(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Sanksi Administrasi
Pasal 45
Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18
ayat (2), Pasal 19, Pasal 21,
Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1),
Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal
33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2)
dikenai sanksi administrasi.
Pasal 46
(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
berupa pencabutan izin.
(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah diberi
peringatan tertulis.
Ketentuan Pidana
Pasal 47
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1),
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun
dan atau denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 48
Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1
(satu) tahun dan atau denda
paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Pasal 49
Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun
dan atau denda paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 50
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau
denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 51
Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).
Pasal 52
Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan
atau menggunakan
perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik
Indonesia yang tidak sesuai dengan
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).
Pasal 53
(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 33
ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat
ratus juta rupiah).
(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan matinya
seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15
(lima belas) tahun.
Pasal 54
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35 ayat (2) atau
Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 55
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau
denda paling banyak
Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
Pasal 56
Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
Pasal 57
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan atau denda
paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 58
Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam
tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas
untuk negara dan atau dimusnahkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 59
Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48,
Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51,
Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal
57 adalah kejahatan.
D. UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
peraturan lain yang terkait (Peraturan Bank Indonesia tentang internet banking)
Saat ini
Perkembangan teknologi dan Internet sudah sangat pesat, semua sudah dibuat
menjadi lebih mudah. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi adalah Perbankan, sub sektor ekonomi yang
memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah
melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang
luar biasa. Salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa.
Produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada
berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998.
Di balik kemudahan
yang didapat dari penggunaan internet banking, ada juga resiko yang di dapat
dalam penggunaanya layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum
menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finasial
yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan internet banking karena ulah
para pelaku kejahatan TI tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu
menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat
bahwa transaksi elektronik aman. Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya
perlindungan hukum diberikan kepada nasabah pengguna Internet Banking
diperlukan dalam rangka melindungi hak– hak nasabah selaku konsumen dalam jasa
perbankan, mengingat juga hukum itu memadu dan melayani masyarakat.
Pokok pikiran dalam
UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat dalam pasal – pasal di
bawah ini :
- Pasal 8 Pengakuan Informasi Elektronik
- Pasal 9 Bentuk Tertulis
- Pasal 10 Tanda tangan
- Pasal 11 Bentuk Asli & Salinan
- Pasal 12 Catatan Elektronik
- Pasal 13 Pernyataan dan Pengumuman Elektronik
TRANSAKSI ELEKTRONIK terdapat dalam Pasal-pasal berikut ini
:
- Pasal 14 Pembentukan Kontrak
- Pasal 15 Pengiriman dan Penerimaan Pesan
- Pasal 16 Syarat Transaksi
- Pasal 17 Kesalahan Transkasi
- Pasal 18 Pengakuan Penerimaan
- Pasal 19 Waktu dan lokasi pengiriman dan penerimaan pesan
- Pasal 20 Notarisasi, Pengakuan dan Pemeriksaan
- Pasal 21 Catatan Yang Dapat Dipindahtangankan
Implikasi Pemberlakuan RUU ITE
Undang-Undang
Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum
atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi
maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman
hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para
pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan
kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital
sebagai bukti yang sah di pengadilan.
Penyusunan materi
UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi
pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi
dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang
kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi
(RUU PTI).
Sedangkan Tim UI
menamai naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik. Kedua naskah
akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh Tim yang
dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah), sehingga namanya
menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan
oleh DPR.
