Tugas Softskill 3

A. Perbandingan cyberlaw, computer crime act (malaysia), council of Europe Convention on cyber crime.

Definisi Peraturan dan Regulasi

  Menurut kamus besar Bahasa Indonesia peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku yang sesuai dan diterima. Setiap warga masyarakat harus menaati aturan yang berlaku, atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu.

  Sedangkan regulasi adalah mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, misalnya: pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah, regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan, Regulasi sosial (misalnya norma), co-regulasi dan pasar. Seseorang dapat, mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku misalnya menjatuhkan sanksi (seperti denda). Tindakan hukum administrasi, atau menerapkan regulasi hukum, dapat dikontraskan dengan hukum undang-undang atau kasus.

  Selain di dunia nyata, ternyata di dunia maya pun terdapat peraturan yang disebut dengan Cyberlaw, yang berasal dari dua kata yaitu cyber (dunia maya) dan law (hukum). Peraturan ini diberlakuan karena dunia maya tidak hanya berupa Informasi yang berguna tapi juga terdapat tindak kejahatan.

  Hukum yang ada pada dunia maya berbeda sebutannya, di antaranya adalah CYBERLAW, COMPUTER CRIME LAW & COUNCILE OF EUROPE CONVENTION ON CYBERCRIME. Walaupun maksud dari ketiga hukum di atas sama, tapi terdapat perbedaan yang sangat besar. Perbedaannya terdapat pada wilayah hukum itu berjalan.Seperti contoh sebagai berikut :

CYBER LAW

  Cyberlaw adalah hukum yang digunakan di dunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia cyber atau maya.

COMPUTER CRIME ACT (MALAYSIA)

   Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) merupakan Cyber Law (Undang-Undang) yang digunakan untuk memberikan dan mengatur bentuk pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan komputer.

   Computer Crime Act (Akta Kejahatan Komputer) yang dikeluarkan oleh Malaysia adalah peraturan Undang-Undang (UU) TI yang sudah dimiliki dan dikeluarkan negara Jiran Malaysia sejak tahun 1997 bersamaan dengan dikeluarkannya Digital Signature Act 1997 (Akta Tandatangan Digital), serta Communication and Multimedia Act 1998 (Akta Komunikasi dan Multimedia).

   Di Malaysia, sesuai akta kesepakatan tentang kejahatan komputer yang dibuat tahun 1997, proses komunikasi yang termasuk kategori Cyber Crime adalah komunikasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan suatu kode atau password atau sejenisnya untuk mengakses komputer yang memungkinkan penyalahgunaan komputer pada proses komunikasi terjadi.

COUNCIL OF EUROPE CONVENTION

   Merupakan salah satu contoh organisasi internasional yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan di dunia maya, dengan mengadopsikan aturan yang tepat dan untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam mewujudkan hal ini.

   Council of Europe Convention on Cyber Crime (Dewan Eropa Konvensi Cyber Crime), yang berlaku mulai pada bulan Juli 2004, adalah dewan yang membuat perjanjian internasional untuk mengatasi kejahatan komputer dan kejahatan internet yang dapat menyelaraskan hukum nasional, meningkatkan teknik investigasi dan meningkatkan kerjasama internasional.

    Council of Europe Convention on Cyber Crime berisi Undang-Undang Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU-PTI) pada intinya memuat perumusan tindak pidana.

    Council of Europe Convention on Cyber Crime ini juga terbuka untuk penandatanganan oleh negara-negara non-Eropa dan menyediakan kerangka kerja bagi kerjasama internasional dalam bidang ini. Konvensi ini merupakan perjanjian internasional pertama pada kejahatan yang dilakukan lewat internet dan jaringan komputer lainnya, terutama yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta, yang berhubungan dengan penipuan komputer, pornografi anak dan pelanggaran keamanan jaringan. Hal ini juga berisi serangkaian kekuatan dan prosedur seperti pencarian jaringan komputer dan intersepsi sah.

    Tujuan utama adanya konvensi ini adalah untuk membuat kebijakan kriminal umum yang ditujukan untuk perlindungan masyarakat terhadap Cyber Crime melalui harmonisasi legalisasi nasional, peningkatan kemampuan penegakan hukum dan peradilan, dan peningkatan kerjasama internasional. Selain itu konvensi ini bertujuan terutama untuk:

(1) harmonisasi unsur-unsur hukum domestik pidana substantif dari pelanggaran dan ketentuan yang terhubung di bidang kejahatan cyber.

(2) menyediakan form untuk kekuatan hukum domestik acara pidana yang diperlukan untuk investigasi dan penuntutan tindak pidana tersebut, serta pelanggaran lainnya yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer atau bukti dalam kaitannya dengan bentuk elektronik

(3) mendirikan cepat dan efektif rezim kerjasama internasional.

B. UU no. 19 tentang hak cipta ketentuan umum, lingkup cipta, perlindungan hak cipta, pembatasan hak cipta, prosedur pendaftaran HAKI

HAK CIPTA

   Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerimanhak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

   Hak eksklusif adalah hak semata-mata diperuntukan bagi pemeganganya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memamfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” termasuk kegiatan memterjemahkan mdengadaptasi, mengarasemen, mengalihwujudkan, menjual menyewakan dsb.

Hak Cipta terdiri dari :

1. Hak ekonomi : Hak untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.

2. Hak Moral : Hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat hilang atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Pencipta

   Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah; Pasal 5 :

• Orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan pada Direktorat jenderal atau

• Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan.

    Berdasarkan ketentuan pasal 5 UU No 19 tahun 2002 tersebut, maka pada prinsipnya Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa dipengadilanmengenai ciptaan yang terdaftar dan yang tidak terdaftar, apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikannya siapa pencipta yang sebenarnya..maka hakim dapat menentukan siapa penciptanya.

Ciptaan yang dilindungi

    Berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2002, ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang mencakup ;

• Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.

• Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.

• Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

• Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.

• Drama atau drama musikal, tari, koreografi, perwayangan dan fantonim.

• Arsitektur

• Peta.

• Seni batik.

• Fotografi

• Sinematografi.

• Terjemahan, tafsir saduran, bunga rampai, data base dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. (tidak mengurangi atas ciptaan asli).

     Pemakaian hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila sumbernya disebut atau dicantumkan dengan jelas dan hal itu dilakukan terbatas untuk kegiatan yang bersifat nonkomersil.

Prosedur Pendaftaran HAKI

Adapun prosedur pendaftaran yang diberlakukan oleh Dirjen HAKI adalah sebagai berikut :

1. Permohonan Paten diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan, dalam Bahasa Indonesia yang kemudian diketik rangkap 4 (empat).

2. Dalam proses pendaftaran paten ini, pemohon juga wajib melampirkan hal-hal sebagai berikut :

3. Surat Kuasa Khusus, apabila permohonan pendaftaran paten diajukan melalui konsultan Paten terdaftar selaku kuasa;

• Surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu;

• Deskripsi, klaim, abstrak serta gambar (apabila ada) masing-masing rangkap 3 (tiga);

• Bukti Prioritas asli, dan terjemahan halaman depan dalam bahasa Indonesia rangkap 4 (empat) (apabila diajukan dengan Hak Prioritas); Terjemahan uraian penemuan dalam bahasa Inggris, apabila penemuan tersebut aslinya dalam bahasa asing selain bahasa Inggris, dibuat dalam rangkap 2 (dua);

• Bukti pembayaran biaya permohonan Paten sebesar Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah); dan Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

• Bukti pembayaran biaya permohonan Paten Sederhana sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk pemeriksaan substantif Paten Sederhana sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

• Tambahan biaya setiap klaim, apabila lebih dari 10 (sepuluh) klaim: Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per klaim.

    Penulisan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar sebagaimana dimaksud diatas ditentukan sebagai berikut :

• Setiap lembar kertas hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan dan gambar;

• Deskripsi, klaim dan abstrak diketik dalam kertas HVS atau yang sejenis yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7 x 21 cm ) dengan berat minimum 80 gram dengan batas : dari pinggir atas 2 cm, dari pinggir bawah 2 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 2cm; Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

• Kertas A-4 tersebut harus berwarna putih, rata tidak mengkilat dan pemakaiannya dilakukan dengan menempatkan sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali dipergunakan untuk gambar);

• Setiap lembar deskripsi, klaim dan gambar diberi nomor urut angka Arab pada bagian tengah atas;

• Pada setiap lima baris pengetikan baris uraian dan klaim, harus diberi nomor baris dan setiap halaman baru merupakan permulaan (awal) nomor dan ditempatkan di sebelah kiri uraian atau klaim;Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

• Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan tinta (toner) warna hitam, dengan ukuran antar baris 1,5 spasi, dengan huruf tegak berukuran tinggi huruf minimum 0,21 cm;

• Tanda-tanda dengan garis, rumus kimia, dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis;

• Gambar harus menggunakan tinta Cina hitam pada kertas gambar putih ukuran A-4 dengan berat minimum 100 gram yang tidak mengkilap dengan batas sebagai berikut : dari pinggir atas 2,5 cm, dari pinggir bawah 1 cm, dari pinggir kiri 2,5 cm, dan dari pinggir kanan 1 cm;

• Seluruh dokumen Paten yang diajukan harus dalam lembar-lembar kertas utuh, tidak boleh dalam keadaan tersobek, terlipat, rusak atau gambar yang ditempelkan;

Setiap istilah yang dipergunakan dalam deskripsi, klaim, abstrak dan gambar harus konsisten antara satu dengan lainnya. Cara Pendaftaran Hak Atas Kekayaan Milik Intelektual, Hak Paten, Hak Cipta, Merek.

C. UU no.36 tentang telekomunikasi, penyelenggaraan telekomunikasi, penyidikan, sangsi administrasi dan ketentuan pidana

    Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun tentang Telekomunikasi, pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi telah menunjukkan peningkatan peran penting dan strategis dalam menunjang dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, mencerdaskan kehidupan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintah an, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara, dan memantapkan ketahanan nasional serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

    Jadi UU no.36 tersebut dapat mengatur penggunaan teknologi informasi, karena dalam undang-undang tersebut berarah kepada tujuan telekomunikasi dan otomatis dapat sekaligus mengatur penggunaan informasi tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

    Dalam undang-undang ini juga tertera tentang penyelenggaraan telekomunikasi, sehingga telekomunikasi dapat diarahkan dengan baik karena adanya penyelenggaraan telekomunikasi tersebut. Penyidikan dan sangsi administrasi dan ketentuan pidana pun tertera dala undang-undang ini, sehingga penggunaan telekomunikasi lebih terarah dan tidak menyimpang dari undang-undang yang telah ada. Sehingga menghasilkan teknologi informasi yang baik dalam masyarakat.

     Peraturan mengenai telekomunikasi diatur pada Undang - Undang No 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi. Undang - Undang No 36 Tahun 1999 terdiri dari 9 Bab dan 64 Pasal yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan telekomunikasi di Indonesia, diantaranya asas dan tujuan telekomunikasi, pembinaan, penyelenggaraan, larangan praktek monopoli, perizinan, hak dan kewajiban penyelenggara dan masyarakat, interkoneksi dan biaya hak penyelenggaraan, sanksi dan hal - hal lain yang masih banyak di bahas pada pasal - pasal Undang- Undang tersebut. Dengan kemajuan dunia telekomunikasi yang pesat dari hari ke hari maka Undang - Undang telekomunikasi ini sangat membantu dalam memberikan batasan baik bagi penyelenggara komunkasi, pengguna maupun pihak pemerintah dalam melakukan aktivitas yang berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi.

UU No.36 tentang Telekomunikasi

Menimbang:

a. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila da Undang-Undang Dasar 1945;

b. Bahwa penyelenggara telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuaan bangsa,memperlancar kegiatan pemerintahan,mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya,serta meningkatkan hubungan antar bangsa;

c. Bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang tehadap telekomunikasi;

d. Bahwa segala sesuatu yan berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut,perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggara telekomunikasi nasional; ebahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas,maka Undang-undang No.3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi,sehingga perlu diganti;

Mengingat: Pasal 5 ayat (1),Pasal20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;

Asas Dan Tujuan

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum,

keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan

bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,

mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan

antarbangsa.

Penyelenggaraan Telekomunikasi

Bagian Pertama

Umum

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi:

a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;

b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

(2) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. melindungi kepentingan dan keamanan negara;

b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;

c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan;

d. peran serta masyarakat.

Penyidikan

Pasal 44

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil

tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang

telekomunikasi, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam

Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang

telekomunikasi.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan

tindak pidana di bidang telekomunikasi;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan atau badan hukum yang diduga

melakukan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

c. menghentikan penggunaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang menyimpang

dari ketentuan yang berlaku;

d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;

e. melakukan pemeriksaan alat dan atau perangkat telekomunikasi yang diduga

digunakan atau diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

f. menggeledah tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang

telekomunikasi;

g. menyegel dan atau menyita alat dan atau perangkat telekomunikasi yang digunakan

atau yang diduga berkaitan dengan tindak pidana di bidang telekomunikasi;

h. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di

bidang telekomunikasi; dan

i. mengadakan penghentian penyidikan.

(3) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Sanksi Administrasi

Pasal 45

Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21,

Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 29 ayat (2), Pasal 33 ayat (1), Pasal

33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1), atau Pasal 34 ayat (2) dikenai sanksi administrasi.

Pasal 46

(1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 berupa pencabutan izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diberi

peringatan tertulis.

Ketentuan Pidana

Pasal 47

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1),

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 48

Penyelenggara jaringan telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda

paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 49

Penyelenggara telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 50

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 51

Penyelenggara telekomunikasi khusus yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 52

Barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukkan atau menggunakan

perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan

persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah).

Pasal 53

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33

ayat (1) atau Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)

tahun dan atau denda paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya

seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 54

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) atau

Pasal 36 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 55

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 56

Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 57

Penyelenggara jasa telekomunikasi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 42 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda

paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 58

Alat dan perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52 atau Pasal 56 dirampas untuk negara dan atau dimusnahkan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 59

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51,

Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 adalah kejahatan.

D. UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) peraturan lain yang terkait (Peraturan Bank Indonesia tentang internet banking)

    Saat ini Perkembangan teknologi dan Internet sudah sangat pesat, semua sudah dibuat menjadi lebih mudah. Salah satu sektor yang terpengaruh oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah Perbankan, sub sektor ekonomi yang memobilisasi dana masyarakat. Teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan inovasi perbankan serta memberikan dampak efisien dan ektivitas yang luar biasa. Salah satu inovasinya yaitu bank menciptakan produk dan jasa. Produk dan jasa yang dilakukan oleh bank harus sesuai dengan ketentuan yang ada berdasarkan jenis banknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

   Di balik kemudahan yang didapat dari penggunaan internet banking, ada juga resiko yang di dapat dalam penggunaanya layanan ini, antara lain banyak terjadi pelanggaran hukum menyangkut data-data pribadi melalui internet dan juga mengenai resiko finasial yang diderita oleh nasabah bank dalam penggunaan internet banking karena ulah para pelaku kejahatan TI tersebut menyebabkan industri perbankan harus mampu menyiapkan security features yang mampu menjaga tingkat kepercayaan masyarakat bahwa transaksi elektronik aman. Sehubungan dengan hal tersebut, perlunya perlindungan hukum diberikan kepada nasabah pengguna Internet Banking diperlukan dalam rangka melindungi hak– hak nasabah selaku konsumen dalam jasa perbankan, mengingat juga hukum itu memadu dan melayani masyarakat.

   Pokok pikiran dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terdapat dalam pasal – pasal di bawah ini :

- Pasal 8 Pengakuan Informasi Elektronik

- Pasal 9 Bentuk Tertulis

- Pasal 10 Tanda tangan

- Pasal 11 Bentuk Asli & Salinan

- Pasal 12 Catatan Elektronik

- Pasal 13 Pernyataan dan Pengumuman Elektronik

TRANSAKSI ELEKTRONIK terdapat dalam Pasal-pasal berikut ini :

- Pasal 14 Pembentukan Kontrak

- Pasal 15 Pengiriman dan Penerimaan Pesan

- Pasal 16 Syarat Transaksi

- Pasal 17 Kesalahan Transkasi

- Pasal 18 Pengakuan Penerimaan

- Pasal 19 Waktu dan lokasi pengiriman dan penerimaan pesan

- Pasal 20 Notarisasi, Pengakuan dan Pemeriksaan

- Pasal 21 Catatan Yang Dapat Dipindahtangankan

Implikasi Pemberlakuan RUU ITE

   Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui internet. UUITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.

 

    Penyusunan materi UUITE tidak terlepas dari dua naskah akademis yang disusun oleh dua institusi pendidikan yakni Unpad dan UI. Tim Unpad ditunjuk oleh Departemen Komunikasi dan Informasi sedangkan Tim UI oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Pada penyusunannya, Tim Unpad bekerjasama dengan para pakar di ITB yang kemudian menamai naskah akademisnya dengan RUU Pemanfaatan Teknologi Informasi (RUU PTI).

    Sedangkan Tim UI menamai naskah akademisnya dengan RUU Transaksi Elektronik. Kedua naskah akademis tersebut pada akhirnya digabung dan disesuaikan kembali oleh Tim yang dipimpin Prof. Ahmad M Ramli SH (atas nama pemerintah), sehingga namanya menjadi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana disahkan oleh DPR.

Tugas Softskill, Etika & Profesionalisme TSI

TUGAS

ETIKA & PROFESIONALISME TSI

OLEH :

YUSUF EFFENDI

19113634

KELAS 4KA08

SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

A.    BERITA

Tindak Tegas Pelaku Pembagian Sembako di Masa Tenang

Jelang pelaksanaan pencoblosan suara putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Rabu (19/4) besok, kian memanas. Beredar informasi dan belakangan menjadi fakta, adanya pembagian sembilan bahan pokok (Sembako) di beberapa titik oleh tim sukses pasangan calon. Bahkan kedua timses pasangan calon pun melaporkan ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Terhadap hal itu, Panwaslu pun didesak menindak tegas pelaku pembagian sembako di masa tenang. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzamil Yusuf di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (18/4/2017). “Panwaslu harus tegas. Tidak boleh tutup mata,” ujarnya. Baca Juga: Cagub DKI Janjikan Transparansi Pembahasan APBD

Menurut Muzzamil, pembagian sembako murah dengan harga yang tidak wajar secara besar-besaran di masa tenang merupakan bagian dari politik uang. Hal itu dilarang berdasarkan Pasal 187 A UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang -lebih dikenal UU Pilkada. Menurutnya pasal tersebut gamblang melarang dan memberikan sanksi terhadap pemberi dan penerima uang maupun barang.

Pasal 187A menyebutkan:

(1)“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

(2) “Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Pemberian uang maupun barang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif, maka dapat dilakukan pembatalan pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 jo Pasal 135A UU No 10/2016. Menurutnya Pasal 73 sudah jelas mengatur pemberian sanksi terhadap calon yang terbukti memberikan uang atau materi dalam rangka mempengaruhi penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Apalagi pemberian uang atau materi lainnya dilakukan di masa tenang.

Pasal 73 menyebutkan:

(1) “Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."

(2) "Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon.”

Lebih lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan penegak hukum pun tak boleh tinggal diam. Khususnya jajaran kepolisian. Ia mendesak agar kepolisian bersikap profesional, adil, dan netral dalam melaksanakan pengamanan pelaksanaan pencoblosan surat suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).

Ia melanjutkan ada pihak yang mempertanyakan benar tidaknya oknum aparat kepolisian mengawal sembako murah salah satu pasangan calon. Nah, bila memang benar, kata Muzzamil, bakal mencoreng citra kepolisian sebagai aparatur sipil negara. Karena itu, menjadi kewajiban aparat kepolisian hanya fokus melakukan pengamanan.

Anggota Komisi II DPR Hetifah Sjaifudin menambahkan masa tenang mestinya tidak dirusak dengan perbuatan pembagian sembako oleh timses pasangan calon. Sebab, hal tersebut jelas melanggar UU 10/2016. Makanya penyelenggara Pemilu berkewajiban memberikan sanksi tegas terhadap timses maupun pasangan calon. Tak hanya itu, penerima politik uang maupun materi lainnya pun dapat dikenakan sanksi hukuman.

“Semua warga harus menjaga Pilkada agar berjalan lancar dan aman. Jika ada indikasi kecurangan segera laporkan ke Panwas atau Bawaslu,” pesannya. Baca Juga: 5 Catatan Komnas HAM untuk Pilkada Jakarta 2017

Terkait dengan saling lapor antara timses pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot dan timses Anies-Sandi, penyelenggara pemilu mesti menjalankan tugasnya dengan tegas dan adil. Menurutnya pengawasan yang dilakukan Panwaslu mesti tegas dan tidak berpihak ke salah satu pasangan calon. “Hukum harus ditegakan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IV Daniel Johan menambahkan aksi saling lapor terkait dengan pembagian Sembako oleh masing-masing pasangan calon tak masalah, sepanjang memiliki alat bukti yang kuat. Oleh sebab itulah menjadi kewajiban Panwaslu maupun Bawaslu mesti menindaklanjuti laporan secara adil dan transparan. “Itu memang wewenang Bawaslu untuk menindak sesuai peraturan yang ada,” katanya.

Sumber :

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58f5da0370498/tindak-tegas-pelaku-pembagian-sembako-di-masa-tenang

Kode Etik Pemilihan UMUM :

http://jdih.kpu.go.id/data/data_pkpu/PKPU%2013%202012%20_rev.pdf

B. TANGGAPAN

Dalam berita ini dapat kita lihat bersama adanya sebuah pelanggaran yang cukup serius oleh salah satu PasLon Pemilu yang memiliki beberapa dampak untuk kondisi  pemilu saat itu. Disebutkan dengan sangat jelas oleh bapak Muzammil bahwa itu merupakan politik uang dan merupakan pelanggaran menurut pasal 73 yaitu memberikan materi untuk mempengaruhi pemilih.

Namun juga kita lihat sisi lain, mungkin saja ini adalah sebuah simpati dari PasLon ini dengan kondisi masyarakat yang kurang mampu, sehingga dengan rizki yang berlebih dia mencoba untuk sedikit berbagi kepada masyarakat sekitar, hanya saja waktu dan pelaksanaanya kurang tepat karena memang sedang dimasa tenang pemilu. Memang didalam sebuah saingan politik kadang permasalahan akan sangat rumit sehingga menyebabkan kondisi yang tidak dipahami oleh masyarakat dan berbagai perputaran fakta yang sangat luar biasa yang dapat menyebabkan berubahnya informasi yang sampai pada masyarakat.

Jika memang terbukti adanya sebuah pembagian sembako yang terstruktur dan terencana sudah sangat jelas hal ini membuat salah satu PasLon masuk kedalam pelanggaran kode Etik dengan segala penjelasan yang sudah dipaparkan pada berita diatas, dan hal ini menggambarkan tidak adanya sebuah sikap profesional dari PasLon, karena mereka merasa takut akan kekalahan dan melakukan pelanggaran terhadap aturan kode etik dalam pemilihan UMUM.

Menanggapi hal ini sebaiknya hukum ditindak secara tegas, terkadang hukum selalu saja tumpul keatas dan membuat pisau itu layu seakan – akan setiap kesalahan dan tindakan yang salah oleh salah satu kalangan atas itu selalu benar dan tidak adanya sebuah tindakan yang tegas untuk menindak jera pelaku.

Penggunaan TELEMATIKA pada Negara Berkembang "VANUATU"

TUGAS KELOMPOK
PENGANTAR TELEMATIKA

“PENGGUNAAN TELEMATIKA PADA NEGARA BERKEMBANG VANUATU”

Disusun Oleh :

Anggota Kelompok 4KA08 :

1.      M. Fuadi Naqi           (15113934)

2.      Syarief Hidayah        (18113748)

3.      Yusuf Effendi                        (19113614)

SISTEM INFORMASI

FAKULTAS ILMU KOMPUTER & TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS GUNADARMA

A.    Pengertian Telematika

Sebelum kita membahas penggunaan Telematika dalam Negara Berkembang yang akan kita analisa yaitu Negara Vanuatu mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan Telematika.

Telematika adalah singkatan dari Telekomunikasi dan Informatika. Telematika merupakan adopsi dari bahasa Prancis yang sebenarnya adalah “TELEMATIQUE” yang kurang lebih dapat diartikan sebagai bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Pertama kali istilah Telematika digunakan di Indonesia adalah pada perubahan pada nama salah satu laboratorium telekomunikasi di ITB pada tahun 1978. Cikal bakal Laboratorium Telematika berawal pada tahun 1960-an. Sempat berganti-ganti nama mulai dari Laboratorium Switching lalu Laboratorium Telekomunikasi Listrik. Seiring perjalanan waktu dan tajamnya visi para pendiri, pada tahun 1978 dilakukan lagi perubahan nama menjadi Laboratorium Telematika. Ketika itu, nama Telematika tidak sepopuler seperti sekarang. Pada tahun 1978 itulah, di Indonesia, istilah Telematika pertama kali dipakai. Para praktisi mengatakan bahwa TELEMATICS merupakan perpaduan dari dua kata yaitu dari “TELECOMMUNICATION and INFORMATICS” yang merupakan perpaduan konsep Computing and Communication. Istilah telematika juga dikenal sebagai “the new hybrid technology” karena lahir dari perkembangan teknologi digital. Dalam wikipedia disebutkan bahwa Telematics juga sering disebut dengan ICT (Information and Communications Technology). Salah satu milis internet Indonesia terbesar adalah milis Telematika. Dari milis inipun tidak ada penjelasan mengapa milis ini bernama telematika, yang jelas arsip pertama kali tercatat dikirimkan pada tanggal 15 Juli 1999. Dari hasil pencarian di arsip mailing list Telematika saya menemukan salah satu ulir diskusi menarik (membutuhkan login) tentang penamaan Telematika yang dikirimkan oleh Paulus Bambang Wirawan.

Istilah telematika sering dipakai untuk beberapa macam bidang, sebagai contoh adalah:

1.      Integrasi antara sistem telekomunikasi dan informatika yang dikenal sebagai Teknologi Komunikasi dan Informatika atau ICT (Information and Communications Technology). Secara lebih spesifik, ICT merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengiriman, penerimaan dan penyimpanan informasi dengan menggunakan peralatan telekomunikasi.

2.      Secara umum, istilah telematika dipakai juga untuk teknologi Sistem Navigasi/Penempatan Global atau GPS (Global Positioning System) sebagai bagian integral dari komputer dan teknologi komunikasi berpindah (mobile communication technology).

3.      Secara lebih spesifik, istilah telematika dipakai untuk bidang kendaraan dan lalulintas (road vehicles dan vehicle telematics).

B.     Penggunaan Telematika pada Negara Berkembang “Vanuatu”

While many often desire to be free of technology on a vacation, tourists and residents alike appreciate the varied technology found throughout Vanuatu. Though most of the islands are covered with beautiful rainforests or remain uninhabited, there are the plenty of technological services and opportunities for those who need it. Whether you want to share emails or photos of your island adventures to friends and family back home, or you want to spend an undetermined amount of time in the major city of Port Vila to live and do business, Internet and phone access are required for such needs.

For tourists staying at any number of the hotels and resorts, it is important that you pack the necessary adapters with you – otherwise, you will not be able to plug in your laptop or cell phone charger to the electrical outlets. In Vanuatu, the electrical current is 220V to 240V, 50Hz AC and requires the use of Australian-style plugs in order to connect to electricity. For tourists coming to Vanuatu from other parts of the world, especially the United States, it is important not to use appliances that run on a 100 to 125 volt range in these types of outlets, or else the appliances will become severely damaged and might even create a fire danger. Protect your appliances and property by purchasing the proper plugs or appliance converters prior to visiting Vanuatu.

Cell phone usage has drastically risen in the past few years, but Vanuatu is still new to the surge in use and popularity. In 2008, Vanuatu experienced the addition of a telecommunication company to the islands, creating competition for the first time in the industry of this type of technology. Telecom Vanuatu Limited offers mobile, landline and High Speed Internet services to the residents and businesses found through the islands of Vanuatu.

1.      Mobile services include:

a.       International calling rates

b.      Prepaid and postpaid plans

c.       Roaming service

2.      Landline services include:

a.       International calling rates

b.      Telecard – Allows you to use TVL public phones throughout Vanuatu using the Telecard, making it easy and convenient for you to make calls whenever you need to.

3.      Internet services include:

a.       ADSL – Asymmetric Digital Subscriber Line, which is high-speed Internet accessed through telephone lines in urban areas. This service prevents the need for waiting to be connected to the Internet, and allows you to use the Internet and phone at the same time, which is ideal for businesses or family homes.

b.      WIMAX – Worldwide Interoperability for Microwave Access, which is a wireless connection that provides high-speed Internet access. This type of access needs the use of a tower to transmit signals from the tower to your modem.

c.       Dial-Up – Should WIMAX or ADSL options not be available in the area in which you are visiting, dial-up is a viable option in order to use the computer or laptop. The downside to using dial-up is you need to connect to the Internet each time you want to log on, and telephone use is not available when the line is being used for the computer.

4.      A competing telecommunication company, Digicel Vanuatu, also provides mobile cell phone service to the residents of Vanuatu. Services from the company include:

a.       Prepaid and post paid plans and services

b.      Top of the line cell phones, including Blackberry, Samsung and Motorola

c.       Roaming and International rates

To help those in remote areas, Digicel Vanuatu offers customers the option of a “Kredit Mi – Kredit U” service, which allows customers to purchase and transfer credit to the mobile phone with a simple text message. Understanding the needs of the customer, especially those without transportation or access to stores in order to refill phone use, allows even those in sparsely populated areas to enjoy the use and convenience of technology.

These two companies offer residents and visitors many options when it comes to connecting Vanuatu with the rest of the world, whether it is for business or staying in touch with loved ones, and the competition between the two improve all-around customer service and sales for the island’s residents.

While cell phone coverage is new and available throughout most of Vanuatu, Internet use and availability has grown over the years. Internet cafes may be found throughout Port Vila, especially down the main Lini Highway, and many of the hotels around Port Vila and the islands offer guests the use of wireless Internet access, or provide the use of terminals so guests can check personal email or send messages out to friends and family back home. The use of wireless Internet through the hotel or resort is the perfect option should you not have an appropriate adapter for your laptop while on vacation.

Since Vanuatu is still relatively new to the world of mobile phones and high-speed Internet, there are many opportunities for telecommunication companies to come to Vanuatu and enhance services for residents and visitors of the island. Deregulation of the ISP, or internet service provider space, allows more advances to be made in terms of technology.

International businesses will find that the growth in Vanuatu will provide many services and amenities needed for expansion. Information Technology companies, many of whom have expanded to neighboring islands in the South Pacific, find Vanuatu to be on the cusp of expansion within the next few years. Currently, the lack of competition in the market allows companies to increase revenue while improving services and amenities for the residents of Vanuatu.

Though many will still want to travel to the breathtaking islands of Vanuatu to escape a hectic everyday life, residents and tourists do not have to feel isolated from the rest of the world. Vanuatu is ripe with opportunities ranging in various industries, including technology and telecommunications. Its close setting to Australia offers investors and international companies a prime location to establish new branches or offices, which in turn enhance the economy of the country, as well as bring in new business and increase job opportunities for residents to improve their quality of living.

Referensi         :

1.      http://www.escapefromamerica.com/2012/02/internet-in-vanuatu/

2.      https://id.wikipedia.org/wiki/Telematika

ini dia tools selain Cobit untuk melakukan audit TI (Teknologi Informasi)

1. ACL (Audit Command Language)

Merupakan perangkat lunak dalam pelaksanaan audit yang di design khusus untuk melakukan analisa data elektronik suatu perusahaan dan membantu menyiapkan laporan audit secara mudah dan interaktif. ACL dapat digunakan untuk user biasa atau yang sudah ahli.

2. Picalo

Picalo adalah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk melakukan analisa data yang dihasilkan dari berbagai sumber. Picalo dikemas dengan GUI (Graphis User Interface) yang mudah digunakan, dan dapat berjalan di berbagai sistem operasi.

3. Metasploit

Metasploit merupakan perangkat lunak yang dapat membanttu keamanan dan sifat profesionalisme teknologi informasi seperti melakukan identifikasi masalah keamanan, verifikasi kerentanan, dapat melakukan scanning aplikasi website, dan rekayasa sosial.

4. NMap (Network Mapper)

NMap bersifat open source yang digunakan untuk audit dalam hal keamanan. Sistem dan administrator menggunakan perangkat lunak ini sebagai persediaan jaringan, mengelola jadwal layanan untuk upgrade, jenis firewall apa yang sedang digunakan, dan lain-lain. NMap berjalan pada semua sistem operasi dan paket biner seperti Linux, serta dapat melakukan transfer data secara fleksibel.

5. Wireshark

Wireshark adalah jaringan terkemuka pada analyzer protocol. Perangkat ini dapat membantu dalam melakukan penangkapan dan interaksi dalam penelusuran lalu lintas yang berjalan pada jaringan komputer.

Sumber :

https://empi378.wordpress.com/2013/01/21/tools-untuk-melakukan-audit-ti-teknologi-informasi/