TUGAS
ETIKA
& PROFESIONALISME TSI
OLEH
:
YUSUF
EFFENDI
19113634
KELAS
4KA08
SISTEM
INFORMASI
UNIVERSITAS
GUNADARMA
A. BERITA
Tindak Tegas Pelaku Pembagian Sembako di Masa Tenang
Jelang pelaksanaan
pencoblosan suara putaran kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta, Rabu
(19/4) besok, kian memanas. Beredar informasi dan belakangan menjadi fakta,
adanya pembagian sembilan bahan pokok (Sembako) di beberapa titik oleh tim
sukses pasangan calon. Bahkan kedua timses pasangan calon pun melaporkan ke
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Terhadap hal itu,
Panwaslu pun didesak menindak tegas pelaku pembagian sembako di masa tenang.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR Almuzzamil Yusuf di Komplek
Gedung Parlemen, Selasa (18/4/2017). “Panwaslu harus tegas. Tidak boleh tutup
mata,” ujarnya. Baca Juga: Cagub DKI Janjikan Transparansi Pembahasan APBD
Menurut Muzzamil,
pembagian sembako murah dengan harga yang tidak wajar secara besar-besaran di
masa tenang merupakan bagian dari politik uang. Hal itu dilarang berdasarkan
Pasal 187 A UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
-lebih dikenal UU Pilkada. Menurutnya pasal tersebut gamblang melarang dan
memberikan sanksi terhadap pemberi dan penerima uang maupun barang.
Pasal 187A menyebutkan:
(1)“Setiap orang yang
dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan
uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik
secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara
menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu
sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua)
bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”
(2) “Pidana yang sama
diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum
menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”
Pemberian uang maupun
barang dilakukan secara terstruktur sistematis dan masif, maka dapat dilakukan
pembatalan pasangan calon sebagaimana tertuang dalam Pasal 73 jo Pasal 135A UU
No 10/2016. Menurutnya Pasal 73 sudah jelas mengatur pemberian sanksi terhadap
calon yang terbukti memberikan uang atau materi dalam rangka mempengaruhi
penyelenggara pemilu dan atau pemilih. Apalagi pemberian uang atau materi
lainnya dilakukan di masa tenang.
Pasal 73 menyebutkan:
(1) “Calon dan/atau tim
Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya
untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih."
(2) "Calon yang
terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai
pasangan calon.”
Lebih lanjut politisi
Partai Keadilan Sejahtera itu berpandangan penegak hukum pun tak boleh tinggal
diam. Khususnya jajaran kepolisian. Ia mendesak agar kepolisian bersikap
profesional, adil, dan netral dalam melaksanakan pengamanan pelaksanaan
pencoblosan surat suara di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS).
Ia melanjutkan ada
pihak yang mempertanyakan benar tidaknya oknum aparat kepolisian mengawal
sembako murah salah satu pasangan calon. Nah, bila memang benar, kata Muzzamil,
bakal mencoreng citra kepolisian sebagai aparatur sipil negara. Karena itu,
menjadi kewajiban aparat kepolisian hanya fokus melakukan pengamanan.
Anggota Komisi II DPR
Hetifah Sjaifudin menambahkan masa tenang mestinya tidak dirusak dengan
perbuatan pembagian sembako oleh timses pasangan calon. Sebab, hal tersebut
jelas melanggar UU 10/2016. Makanya penyelenggara Pemilu berkewajiban
memberikan sanksi tegas terhadap timses maupun pasangan calon. Tak hanya itu,
penerima politik uang maupun materi lainnya pun dapat dikenakan sanksi hukuman.
“Semua warga harus
menjaga Pilkada agar berjalan lancar dan aman. Jika ada indikasi kecurangan
segera laporkan ke Panwas atau Bawaslu,” pesannya. Baca Juga: 5 Catatan Komnas
HAM untuk Pilkada Jakarta 2017
Terkait dengan saling
lapor antara timses pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot dan
timses Anies-Sandi, penyelenggara pemilu mesti menjalankan tugasnya dengan
tegas dan adil. Menurutnya pengawasan yang dilakukan Panwaslu mesti tegas dan
tidak berpihak ke salah satu pasangan calon. “Hukum harus ditegakan,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV
Daniel Johan menambahkan aksi saling lapor terkait dengan pembagian Sembako
oleh masing-masing pasangan calon tak masalah, sepanjang memiliki alat bukti
yang kuat. Oleh sebab itulah menjadi kewajiban Panwaslu maupun Bawaslu mesti
menindaklanjuti laporan secara adil dan transparan. “Itu memang wewenang
Bawaslu untuk menindak sesuai peraturan yang ada,” katanya.
Sumber :
Kode Etik Pemilihan
UMUM :
B. TANGGAPAN
Dalam
berita ini dapat kita lihat bersama adanya sebuah pelanggaran yang cukup serius
oleh salah satu PasLon Pemilu yang memiliki beberapa dampak untuk kondisi pemilu saat itu. Disebutkan dengan sangat
jelas oleh bapak Muzammil bahwa itu merupakan politik uang dan merupakan
pelanggaran menurut pasal 73 yaitu memberikan materi untuk mempengaruhi
pemilih.
Namun
juga kita lihat sisi lain, mungkin saja ini adalah sebuah simpati dari PasLon
ini dengan kondisi masyarakat yang kurang mampu, sehingga dengan rizki yang
berlebih dia mencoba untuk sedikit berbagi kepada masyarakat sekitar, hanya
saja waktu dan pelaksanaanya kurang tepat karena memang sedang dimasa tenang
pemilu. Memang didalam sebuah saingan politik kadang permasalahan akan sangat
rumit sehingga menyebabkan kondisi yang tidak dipahami oleh masyarakat dan
berbagai perputaran fakta yang sangat luar biasa yang dapat menyebabkan
berubahnya informasi yang sampai pada masyarakat.
Jika
memang terbukti adanya sebuah pembagian sembako yang terstruktur dan terencana
sudah sangat jelas hal ini membuat salah satu PasLon masuk kedalam pelanggaran
kode Etik dengan segala penjelasan yang sudah dipaparkan pada berita diatas,
dan hal ini menggambarkan tidak adanya sebuah sikap profesional dari PasLon,
karena mereka merasa takut akan kekalahan dan melakukan pelanggaran terhadap
aturan kode etik dalam pemilihan UMUM.
Menanggapi
hal ini sebaiknya hukum ditindak secara tegas, terkadang hukum selalu saja
tumpul keatas dan membuat pisau itu layu seakan – akan setiap kesalahan dan
tindakan yang salah oleh salah satu kalangan atas itu selalu benar dan tidak
adanya sebuah tindakan yang tegas untuk menindak jera pelaku.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar